TARUTUNG - Realitasonline.id | Keseriusan anggota DPRD Tapanuli Utara mencermati program pembangunan tahun anggaran 2019 dengan menyampaikan saran dan masukan untuk perbaikan keseluruhannya bermuara kepada keberpihakan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Taput Nikson Nababan dalam mengawali nota jawaban atas pemandangan umum fraksi DPRD dan Banggar DPRD pada paripurna dewan agenda pembahasan ranperda LKPJ Bupati TA 2019, Rabu (24/6) yang dibacakan Wakil Bupati Sarlandi Hutabarat.
Pemkab Taput menyebut, pendapat banggar dan pemandangan umum fraksi sebagian bersumber dari informasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Tapanuli Utara TA 2019 dimana sebagian besar dari entitas tersebut telah ditindak lanjuti dan sebagian ditindak lanjuti secara bertahap.
Disampaikan dihadapan paripurna, pengalokasian anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja. Atau output dari perencanaan alokasi biaya dan input yang ditetapkan sesuai renja dan renstra OPD untuk mendukung visi misi Taput sehingga target kinerja dari suatu program diharapkan dapat tercapai, sebut bupati.
Dihadapan anggota dewan, Bupati memperjelas penganggaran belanja daerah pada APBD diprioritaskan mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar.
Ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kedepannya kata bupati dalam nota jawaban, menjadi perhatian agar OPD lebih memaksimalkan realisasi program serta penyerapan anggaran sehingga tak lagi menyisakan silpa yang cukup tinggi.
