MEDAN - .Realitasonline.id | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs Baskami Ginting mengingatkan Pemerintah kabupaten/kota berhati-hati menggunakan dana Covid-19, karena bantuan covid-19 saat ini menjadi sorotan pihak KPK, BPK dan kejaksaan.
“Saya ingatkan lagu, setiap penyelewengan dana bantuan Covid-19 saat ini sedang jadi sorotan KPK, BPK dan kejaksaan,” ujar Baskami Ginting saat berkunjung ke Kota Tanjungbalai dalam rangka monitoring pembagian jaring pengaman sosial (bantuan sembako Provinsi) dan pengawasan penyaluran bantuan sembako dari Provinsi Sumatera Utara dan Bantuan Langsung Tunai di Pendopo rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (25/06/2020).
Kunjungan rombongan DPRD Sumut dari dapil (derah pemilihan) Sumut V meliputi Asahan, Tanjungbalai, Batubara antara lain Mahyaruddin Salim (Golkar), Teyza Cimira Tisya (PDIP) dan Ebenejer Sitorus (Hanura) dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting disambut Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial.
Baskami mengatakan, bantuan yang akan turun kedepannya masih 'digodok', apakah berbentuk barang sembako atau uang tunai. Namun DPRD Sumut berharap bantuan tahap kedua disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai.
Karena itu, Baskami Ginting minta Pemko Tanjungbalai melakukan perbaikan terkait pendataan warga yang belum mendapatkan bantuan dari provinsi agar tidak terjadi overlaping (tumpang tindih).
Ketua DPRD Sumut juga minta Pemko Tanjungbalai agar terus mengingatkan dan menghimbau warganya yang melakukan aktivitas diluar rumah agar mematuhi protokol kesehatan melalui spanduk dan leaflet dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjauhi keramaian.
Sementara Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial memaparkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di kota Tanjungbalai.
