Berdasarkan gugatan tersebut dan sudah dilakukan mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa pemerintah Daerah Karo diminta menyediakan pusat informasi terpadu pengelolaan bencana.
Baca juga: Warga Desa Lobu Layan dan Sialogo Tapsel Ikuti Vaksinasi Covid-19 Lansia...
Menjawab tuntutan ini, Pemda Karo menyatakan kesiapan untuk menyediakan pusat informasi terpadu pengelolaan bencana di Karo yang hingga saat ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Karo melalui informasi bencana di website karokab. Namun sampai saat ini peneliti melihat belum ada sistem informasi dan komunikasi bencana yang dijanjikan itu. Maka di bawah koordinasi Associate Professor Dr. Puji Lestari, SIP,M.Si dibuatlah program ini dengan diawali FGD pembuatan sistem informasi dan komunikasi bencana kabupaten karo.
Puji menyarankan kepada pihak Pemda Karo agar segera mewujudkan janji atas gugatan warga Karo untuk pengurangan risiko bencana di Karo dan pihak UPN Veteran Yogyakarta akan membantu Pemkab Karo dalam membuat sistem tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kab. Karo Juspri M Nadeak dalam sambutannya menyatakan bahwa tujuan dibuatnya sistem ini untuk pengurangan risiko bencana di Kabupaten Karo, sehingga dapat jumlah korban bencana dapat di minimalisir.
Adanya kerja sama antara UPN Veteran Yogyakarta dan Pemkab Karo yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik apalagi sudah bertahun-tahun dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Karo harus dipertahankan dan berkelanjutan demi perbaikan penanggulangan bencana.
Kalak BPBD Karo berharap pembangunan sistem informasi dan komunikasi bencana yang akan dilaksanakan dapat menangani berbagai macam potensi bencana di Kabupaten Karo dan masalah yang mungkin terjadi akibat terjadinya bencana.
Bupati Karo yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Karo bidang ekonomi pembangunan, Ir. Mulia Barus M.Si, menyatakan dengan adanya pembuatan sistem informasi dan komunikasi bencana dapat menjadi salah satu tindakan Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini BPBD Kabupaten Karo dalam kesiapsiagaan penanganan bencana.
