P.SIANTAR - Realitasonline.id | Walikota Pematangsiantar Dr H Hefriansyah SE MM melakuka launching pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan uji coba pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan aplikasi QRen (pembayaran non tunai berbasis Quick Response atau QR). Launching digelar di gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pematangsiantar, Jumat (16/7)
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Hefriansyah menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan launching dan uji coba yang dilaksanakan Dishub Kota Pematangsiantar bekerja sama dengan Bank Sumut dan didukung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kota Pematangsiantar.
Walikota Hefriansyah mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar sangat mendukung kegiatan tersebut yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bagi para wajib uji yang akan melakukan pengujian kendaraannya.
"Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar menggandeng Bank Sumut dalam kerja sama sistem pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan pembayaran retribusi parkir menggunakan sistem QRen atau non tunai," katanya.
E-Kir, lanjutnya, mempunyai keunggulan yakni lebih mudah dan cepat. Juga yang lebih penting adalah lebih akuntabel karena ini menyangkut dana masyarakat yang harus dikelola dengan pertanggungjawaban yang baik.
"Hari ini uji KIR di Dinas Perhubungan sudah terbangun aplikasinya. Jika selama ini pembayarannya masih dengan sistem hand to hand dengan bendahara dinas atau dengan yang ditunjuk, maka sekarang sudan secara elektronik. Begitu juga dengan pembayaran retribusi parkir yang selama ini pembayarannya masih sistem hand to hand karcis antara juru parkir dengan pengguna parkir, maka hari ini kita akan melakukan uji coba dengan sistem QRen yang diawali sebagai percontohan (pilot project) di empat titik," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Hefriansyah mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, pimpinan BI, dan pimpinan Bank Sumut yang telah berinovasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.(SS)
