TANAH KARO - realitasonline.id | Rapat paripurna DPRD Kabupaten Karo kembali digelar di ruang paripurna, dengan agenda pemandangan umum fraksi -fraksi terhadap 3 Ranperda , Rabu (28/7/2021).
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dimaksud adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum. Kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Karo. Ketiga adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa BatuKarang menjadi Desa Batukarang dan Batukarang Kuta, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.
Prasarana, Sarana utilitas merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan ketersedian prasarana, sarana utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Karo, Iriani Br. Tarigan didampingi wakil ketua Sadarta Bukit dan David Kristian Sitepu. Dihadiri wakil bupati Karo, Theopilus Ginting, sekda, staf ahli para asisten , unsur Forkopimda serta pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo.
Naskah pandangan umum fraksi -fraksi terhadap ketiga Ranperda dimaksud tidak dibacakan lagi mengingat padatnya agenda paripurna tetapi disampaikan langsung juru bicara masing -masing dari 8 fraksi yang ada di DPRD Karo.
"Perda Penataan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum kami menyarankan kiranya Perda ini nantinya tidak terlalu membebani masyarakat, terkait besarnya nominal biaya petak makam . Hal ini karena kami melihat tingkat perekonomian masyarakat tidak stabil diterpa Covid -19 yang merebak saat ini, " kata ketua fraksi Partai Hanura Herti Delima Purba.
"Kami fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Karo memandang perlu adanya regulasi yang jelas,agar dalam hal pengelolaan tempat pemakaman umum dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada daerah dan juga pemanfaatannya bukan sekedar pemakaman umum namun bisa dimanfaatkan sebagai fungsi lainnya," ujar ketua Fraksi Partai Demokrat Raja Urung Mahesa.
