TAPANULI SELATAN - realitasonline.id | Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, menyerahkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD) kepada 70 warga di Kantor Desa Paran Dolok Mardomu, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel, Jumat (27/8/2021).
Dalam penyerahan tersebut, Bupati dudampingi Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mhd. Yusuf Nasution, Camat Sipirok Sardin Hasibuan dan dihadiri warga penerima BLT DD.
Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM, dalam bimbingannya mengatakan, dalam kegiatan ini yang paling berperan adalah Kepala Desa (Kades), yang mana perannya untuk membantu kelancaran pendataan dan administrasi warganya secara akuntabel sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah, maka dari itu penyaluran BLT DD ini agar tepat sasaran.
" Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari Kades kepada masyarakatnya dan benar bahwa sumber pendanaan dari pemerintah dan menjadi catatan Kades ini adalah uang negara, yang penyalurannya harus tepat sasaran. Bila ada pemotongan dari Kades, sampaikan. Kita saksikan bersama di depan kita semua, Pak Kades, Pak Camat, dan Kadis PMD. Sehingga ini terjaga transparansinya, " kata Bupati
Bupati juga menegaskan, penyaluran BLT sendiri telah diatur oleh Undang-Undang melalui kebijakan Kades, dengan meninjau aspek prioritas masyarakat yang paling membutuhkan dan pengerjaannya tidak boleh ada unsur suka atau tidak suka. Karena keluarga, karena dekat dan sebagainya. Semua yang berhak, dipastikan mendapatkannya. Ini untuk membantu masyarakat.
" Kita berterima kasih kepada pemerintah atasan dan dalam hal ini kita juga mengapresiasi pak Kades, yang benar-benar tahu kondisi warganya, dan selalu memperhatikan kondisi warganya. Bahwa BLT itu bisa meringankan beban keluarga dan BLT bukanlah menjadi pendukung utama perekonomian warga. Untuk perekonomian utama, ayo kita bekerja dengan segala upaya dan keyakinan bahwa kita bisa memperbaiki nasib keluarga kita, " tegasnya.
Bupati juga mengatakan, sejak Maret 2020 lalu, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana Nasional non alam. Sejak saat itu, pemerintah baik di pusat, provinsi, maupun daerah terus melakukan upaya-upaya untuk menurunkan penyebaran virus itu, salah satunya dengan memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat.
