TARUTUNG - realitasonline.id | Maraknya penambang pasir di hulu sungai Sigeaon Tarutung Taput yang diduga keras ilegal mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan mendapat sorotan tajam dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Taput.
Rabu(15/9/2021) 6 fraksi di dewan Taput sampaikan pemandangan umum fraksi menyikapi nota keuangan Perubahan APBD 2021 yang disampaikan pihak eksekutif di paripurna sebelum.
Fraksi PKB berkekuatan 3 personil, Novada Sitompul (ketua), Herman MP Manalu (Sekretaris) dan Royal Simanjuntak anggota yang ketua komisi C memahami perubahan APBD dikarenakan banyak hal.
Seperti adanya silpa tahun sebelumnya, oleh pergeseran antar OPD serta akibat bencana atau pandemi covid-19 berdampak refokusing untuk percepatan penanganan covid.
Perubahan APBD 2021, fraksi PKB berharap Perubahan APBD dapat digunakan sesuai visi misi bupati serta tidak menyimpang dari RPJMD.
Selain itu, fraksi PKB memandang, penambang pasir ilegal makin hari makin marak.
Fraksi Kebangkitan Bangsa telah berulang-ulang sarankan kepada pemerintah untuk diterbitkan perbub atau perda tentang masalah tersebut.