PALAS - realitasonline.id | Diduga tidak ada benefit bagi masyarakat atas pembagunan rekontruksi jalan perencanaan kecamatan Barumun, pasalnya tidak ada pemukiman masyarakat disana yang ada hanya rumah pribadi salah satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemicu terjadinya aksi damai yang digelar atas nama Gerakan Mahasiswa Peduli Padang Lawas (GEMPA -PALAS), Jum'at (3/12) dihalaman kantor PUPR dan Bupati Palas, pembagunan jalan menuju salah satu rumah pribadi kepala Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Palas.
Kordinator aksi, Fahmi Riski Lubis, didampingi Ahmad Qusoi Siregar, dan Sahwin Soleh Harahap, dalam orasinya menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penganggaran, yang tidak efektif dan tidak efisien.
"Pembangunan jalan ini diduga hasil abuse of power, Karena pembangunan ini tidak berdasarkan hasil Musrenbang dan usulan DPRD Palas, diketahui, jalan yang dibangun adalah jalan buntu. Jalan ini juga pernah di rabat beton pada 2016 lalu dan menghabiskan ratusan juta APBD Palas", ungkap Fahmi.
"Gempa - Palas meminta kepada Plt Bupati agar segera mencopot kepala dinas pekerjaan umum, dan kepala bidang bina marga. Kami menilai dinas PUPR tidak mampu menterjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi Bercahaya," ujarnya.
Aksi Gempa Palas dikawal dari pihak kepolisian dan Satpol PP ini tidak mendapat sambutan baik. Hanya staf pada dinas PUPR yang menerima kedatangan para pendemo tersebut.
"Berhubung Kadis dan para kabid sedang di Jakarta," ucap staf itu disela aksi damai Gempa - Palas.
