MEDAN - realitasonline.id | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah berharap Electronic Government (e-government) bisa terlaksana secara utuh di Sumut, bahkan hingga ke lingkup terkecil pemerintahan, seperti kecamatan dan desa/kelurahan. Hal ini untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan dan mempermudah layanan pemerintah kepada masyarakat.
"Kita mau pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan efisien, transparan dan terawasi. Kita harapkam Electronic Government (e-government) ini bisa terlaksana secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Ini kita berharap pemerintah pusat melalui Komisi II DPR RI, bagaimana e- government ini bisa teradopsi sampai ke kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan dan kelurahan/desa," kata Musa Rajekshah, usai pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (17/12/2021).
Wagub mengakui, dibutuhkan waktu dan anggaran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. "Tapi kalau kita mulai dari sekarang, saya yakin bisa terlaksana dan bisa gampang pengawasannya," kata Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
Ijeck juga berharap kunjungan Komisi II DPR RI ke Sumut dalam rangka Reses, dapat membantu Pemprov Sumut menyuarakan keinginan ke pemerintah pusat. "Dengan kedatangan Komisi II ke sini, memberi arahan ke kami seperti apa pelaksanaan pemerintahan itu, dan harapan kami apa-apa yang kami rasakan selama ini yang perlu bantuan dari pusat, melalui Komisi II DPR RI bisa tersampaikan dan terlaksana di Sumut," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyampaikan, untuk mewujudkan e- government seperti harapan Wagub dibutuhkan anggaran yang cukup besar. "Tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Harapan kita karena daerah yang tau situasi, maka daerah harus memberikan informasi ke pusat, karena akan berbeda geografis setiap daerah. Ini perlu dipikirkan," ujarnya.
Junimart juga mengaku senang dengan pertemuan tersebut karena ada beberapa terobosan yang dilakuka Pemprov Sumut. "Bagaimana mengubah paradigma, mengubah stigma Sumut supaya ke depan Sumut ini bisa menjadi provinsi percontohan di Indonesia. Dan apa yang kami dapatkan dalam pertemuan ini akan kami sampaikan di raker dengan para mitra kerja kementerian," jelasnya.
Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah di Sumut masih banyak dikeluhkan masyarakat.
