MEDAN – realitasonline.id| Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal proyek-proyek strategis di Sumut. Seperti proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka usai bertemu dengan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis di Ruang Kerjanya di Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (25/1). “Kami dari BPKP tentu pada prinsipnya mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut,” kata Kwinhatmaka.
Kwinhatmaka memaparkan, beberapa proyek strategis yang akan dikawal di antaranya proyek pembangunan jalan 450 km senilai Rp2,7 triliun, sport centre dan rumah sakit haji. Selanjutnya, pihaknya akan menyinergikan pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumut dan OPD terakit.
“Agar semua ini berhasil dengan baik sesuai dengan harapan Pak Gubernur, yang mana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kwinhatmaka.
Inspektorat Sumut Lasro Marbun mengatakan, pada tahap awal Pemprov Sumut dan BPKP telah menyamakan persepsi, khususnya yang terkait dengan pengawasan proyek. Menurutnya, BPKP pada dasarnya mendukung menyukseskan program pemerintah daerah. Apalagi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.
Keterlibatan BPKP tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk respons Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terhadap aspirasi masyarakat yang membutuhkan infrastuktur yang layak, seperti halnya jalan. Dengan adanya pengawasan atau pengawalan dari BPKP, diharapkan proyek pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Pak Gubernur terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan standar,” kata Lasro.
