P.SIANTAR - realitasonline.id | Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian tersebut diadakan di Grand Hyatt Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua BDTC, Bali, Senin (21/3) hingga Kamis (24/3).
Kegiatan tersebut sebagai implementasi penggunaan Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN ) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) dengan target belanja sebesar 400 Triliun Tahun 2022. Yang bertujuan mengumpulkan komitmen belanja di masing-masing instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat dipenuhi melalui PDN dan hasil produksi UMKM.
Selanjutnya, hasil Business Matching akan menjadi kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap PDN untuk dapat memenuhi Pengadaan Pemerintah.
Dalam kegiatan yang digelar Selasa, (22/3) terdapat beberapa hal yang disampaikan, antara lain dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebagai Ketua Tim Nasional P3DN : "Harus menggalang penguatan usaha daerah dan UMK dalam belanja KL dan pemerintah daerah melalui serangkaian inisiatif, koordinasi, kebijakan, rakor, dan sebagainya".
Selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menerbitkan Surat Edaran tentang penggunaan PDN dan CBBI dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada pemerintah daerah.
Kemudian, Pemerintah Pusat menyusun penyederhanaan administrasi pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan bagi UMK melalui Bela Pengadaan sehingga proses belanja UMK semakin mudah efisien.
Untuk pemerintah daerah, membentuk tim khusus/menugaskan dinas terkait dengan target penambahan terukur, misalnya per tahun 500 UMK daerah masuk ke e-purchasing.
Selain itu, pemerintah daerah mewajibkan seluruh SKPD untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi.
