SIMALUNGUN- Realitasonline.id | High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar berlangsung Rabu (22/6/2022) di Niagara Hotel, Parapat.
Kegiatan HLM TP2DD Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar diikuti 8 Kabupaten/Kota yang disebut SISI BATAS LABUHAN (Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhan Batu, Labura dan Labusel). Dihadiri Bupati/Walikota dengan menghadirkan nara sumber Tri Desa Adi Nurcahyo dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Andri Hikmat dari Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.
Sejumlah Kepala Daerah yang hadir Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Edimin, Plt Walikota Tanjungbalai H. Waris Thalib S. Ag, MM, Plt. Walikota Pematangsiantar : dr. Hj. Susanti Dewayani, Sp.A, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima, SE. Sekretaris Daerah Labuhanbatu Ir. M. Yusuf Siagian, M.MA,, Asisten 2 Labuhanbatu Utara : Muhammad Asril, S.Sos, Asisten 2 Kabupaten Asahan Drs. Muhili Lubis dan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga , SH.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Teuku Munandar dalam kesempatan itu mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan transaksi keuangan digital. Guna meminimalisir terjadinya penyimpangan atau korupsi. Bank Indonesia merupakan lembaga negara mempunyai peranan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan juga mengatur/mengawasi perbankan berdasarkan UU.
Dengan digitalisasi elektronik mengurangi resiko dalam transaksi non tunai yang membuka peluang untuk melakukan lobi-lobi ataupun penyuapan yang menyebebakan kerugian negara. Sesuai data yang kami terima, jika Koruptor berstatus PNS paling banyak di Sumut. Seiring dengan peningkatan TP2DD diharapkan mampu mengurangi jumlah kasus korupsi di Indonesia khususnya dilingkungan Pemda.
Munandar juga menjelaskan manfaat elektronifikasi,selain meminimalisir kasus korupsi, mengurangi biaya perbankan dalam melakukan sortir uang atau pun uang palsu, mengurangi beban masyarakat karena tidak harus datang ke Bank. Meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan juga meningkatkan budaya menabung karena penyaluran bansos dilakukan secara non tunai.
