LANGKAT - realitasonline.id|
LSM Peduli Politik Pemerintahan Dan Hukum Sumatra Utara(P3H) minta KPK RI segera periksa Dinas Kesehatan Pemkab Langkat diduga adanya indikasi Korupsi.
Saat dikonfirmasi wartawan Realitas Online pada hari Kamis (1/9/2022) siang Ketua LSM Peduli Politik Pemerintahan Dan Hukum Sumatra Utara(P3H) Muhammad Jaspen Pardede mengatakan seharusnya kepala Dinas harus terbuka dan mau memberikan jawaban konfirmasi kepada media cetak dan maupun elektronik,jangan ada di tutupi tentang pekerjaan seperti di Anggaran TA. 2022 kususnya di Dinas Kesehatan Pemkab Langkat.
Belanja Obat-Obatan sebesar Rp.5.504.897.665 ,Belanja Modal Alat Laboraturium lain Set Laboraturium (DAK FISIK) sebesar Rp. 2.2 M, Belanja Obat-Obat sebesar Rp. 2 M, Belanja Obat -Obat dari Pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan sebesar Rp. 2 M,Anggaran Tahun 2022.
Langsung wartawan Realitas Online konfirmasi pada tanggal 27 sampai 29 dibulan Agustus pada Tahun 2022 kepada Plt Kadis Kesehatan Pemkab Langkat Dr Juliana,namun sayangnya Dr Juliana tidak mau memberikan jawaban dari hasil konfirmasi dari wartwan melalui via telpon WhatsApp dan Chat.
Menurut salah satu Pegawai Dinkes di saat konfirmasi pada tanggal 29 dibulan Agustus Tahun 2022 siang melalui via Whatsaap mengatakan
Ini ndk ranah aku menjawab,Karna ini harus PPK nya jawab kata Jhon.
Jhon menjelaskan aku bukan PPK nya,langsng wartawan menanyak kembali,siapa PPK nya,Jhon menjawab Hadi Wijaya Ucap nya.
