Terkait dengan gejolak perekonomian masyarakat akibat dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Fraksi PBK juga meminta kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan agar tanggap dan gerak cepat hadir di tengah masyarakat guna memberikan gambaran stabilitas harga BBM.
"Untuk bantuan subsidi BBM, kiranya Dinas Sosial, dapat menggambarkan angka parameter masyarakat Kota Padang Sidempuan yang berhak dan pantas untuk mendapatkan bantuan sehingga tidak terjadi ketimpangan data dan carut marutnya sistim pendataan yang mengakibatkan kegaduhan," tegasnya.
"Terima kasih kepada Wali Kota Padang Sidempuan yang telah menyampaikan nota keuangan Rancangan P-APBD TA202 dan berharap Wali Kota Padang Sidempuan untuk tidak berhenti terjun ke tengah masyarakat guna melihat langsung kondisi masyarakat dari berbagai sektor, baik ekonomi, pertanian, perkebunan, pendidikan kesehatan," ungkapnya. (RI)
