Sementara untuk BLT Dampak Inflasi di Sumut, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi, Basarin Yunus Tanjung menyampaikan bahwa pada P-APBD 2022, Pemprov menganggarkan belanja wajib sebesar Rp8,8 Miliar.
Untuk periode Oktober-Desember 2022, penerima manfaat akan diberikan BLT sebesar Rp130 ribu untuk satu bulan. Sehingga totalnya adalah Rp390 ribu. "Kalau memenuhi target 30.672 penerima manfaat, berarti sekitar Rp8,8 Miliar. Semoga bisa tuntas semuanya, terutama menjelang akhir tahun dan awal tahun," sebut Basarin.
Untuk itu secara teknis, Basarin menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut juga guna mempersiapkan data penerima manfaat, apakah dengan pembukaan rekening (Bank Sumut) atau penentuan alamat rumah jika dikirim melalui wesel (Pos).
Untuk BLT sendiri kata Basarin, Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa penyediaannya selain pusat melalui APBN, juga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota melalui APBD, hingga Pemerintah Desa melalui APBDes.
"Ada masing-masing kriterianya. Kalau kita ada ojek (online dan pangkalan), penarik becak, lansia dan penyandang disabilitas. Kalau misalnya sudah dapat BLT dari pemerintah kabupaten kota, maka dialihkan ke yang lain. Inilah yang kita lakukan, untuk singkronisasi data agar tidak tumpang tindih," pungkas Basarin. (AY)
