MEDAN – realitasonline.id | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan Danau Toba memerlukan kerja bersama yang kolaboratif oleh para pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah dan pelaku wisata.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada Diskusi Kelompok Terarah Perkuatan Kolaborasi Antara Pihak Dalam Mendorong Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba, yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Hotel Santika Dyandra Medan, Jalan Raden Saleh, Medan, Kamis (24/11).
Hadir di antaranya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kemen ATR/BPN Budi Situmorang, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Edy Suryanto, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Daerah dari sejumlah kabupaten yang bersinggungan dengan Danau Toba, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), serta pejabat terkait.
Danau Toba sebagai objek pariwisata andalan, sekaligus prioritas utama pembangunan nasional perlu penanganan yang menyeluruh serta kolaboratif, antara pemerintah pusat, provinsi sebagai perwakilannya, serta pemerintahan kabupaten/kota yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kawasan strategis nasional tersebut.
“Ada BPODT itu, kita pelu tahu juga, apa yang sedang mereka lakukan, yang akan mereka lakukan dan apa sasarannya. Perlu sekali kita koordinasi, supaya saya tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Gubernur.
