MEDAN - realitasonline.id | Sejumlah warga mengeluhkan penyaluran bansos (bantuan sosial) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, BLT BBM dan lainya diduga tidak tepat sasaran kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, saat reses di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang, Kamis (1/12/2022).
Seperti dikeluhkan salah seorang warga Medan Selayang Yakub Nasution, masih banyak penerima bantuan sosial yang tergolong kalangan mampu. Padahal, bantuan sosial tersebut ditujukan kepada masyarakat pra sejahtera alias kurang mampu.
"Masih banyak penerima bansos di sekitar sini pak, mereka rumahnya bagus-bagus, pakai perhiasan, sepeda motor, rumah sewa dan mobil. Sedangkan ada tetangga kita yang tak mampu, hanya memakai sepeda, dia tak mendapatkan bansos," katanya.
Yakub menyesalkan, masih terjadi ketidak akuratan data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan. "Janganlah dipakai prinsip asal bapak senang. Kemudian diterima saja, tanpa dilakukan verifikasi dahulu," jelasnya.
Senada dengan Yakub, warga lainnya Waldimar berharap proses survey dan verifikasi data harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. "Ya, ada warga yang sudah meninggal, dia terdaftar penerima bantuan. Padahal orangnya sudah tidak ada" jelasnya.
Waldimar juga berharap, verifikasi data tersebut, menggunakan perangkat pemerintah hingga Kepling maupun Kepala Dusun, karena kepling maupun kades yang paling mengetahui kondisi warganya.
Saat reses, Baskami didampingi Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Medan Selayang Hotmariani Sidabutar, sejumlah Kepling dan tokoh masyarakat beserta segenap pengurus PAC PDI Perjuangan Medan Selayangkan menyampaikan, validitas data kependudukan sangat dibutuhkan.
