MEDAN - realitasonline.id | Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting mendorong Pemprovsu untuk melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait, pengelolaan jembatan timbang, karena banyaknya kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), disinyalir masih berseliweran di seantero jalan Sumatera Utara.
"Truk yang mengalami kelebihan tonase, diduga menjadi satu diantara penyebab rusaknya jalan. Kita harus perkuat fungsi jembatan timbang," ujar Baskami melalui rilis tertulis, Senin (12/12/2022).
Baskami menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan Jembatan Timbang beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
"Oleh karenaya, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang dikelola langsung Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mendorong Pemprov agar melakukan koordinasi terkait kewenangan, juga perlu diadakan diskusi terkait penambahan sarana jembatan timbang yang ada di Sumatera Utara.
"Sumut saat ini sedang berbenah soal infrastruktur. Kita tidak mau, usaha ini sia-sia. Proyek dengan anggaran Rp2,7 trilyun terkait perbaikan dan penambahan jalan maupun infrastruktur ini, harus terus dikawal," jelasnya.
Menurutnya, proyek perbaikan jalan provinsi di Sumatera Utara telah dimulai dan akan berjalan terus hingga 2024. Terkait ukuran dan berat kendaraan yang melintas, telah diatur dalam Undang-Undang serta peraturan terkait.
