TAPANULI SELATAN - realitasonline.id | DPRD Tapsel minta Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran memerintahkan jajarannya segera mengeksekusi program - program maupun proyek pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2023, dengan tetap mempedomani aturan yang berlaku.
"Akibat ketidakmampuan Pemkab Tapsel mengeksekusi atau mengerjakan program pembangunan di tahun 2022, terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp300 miliar, sehingga serapan anggaran diperkirakan hanya sekitar 80 persen. Ini kejadian pertama kali, sejak tujuh tahun terakhir, " tegas Anggota FPG DPRD Tapsel Muhammad Rawi Ritonga dan Edison Rambe, Selasa (24/1/2023).
Rawi Ritonga dan Edison Rambe menyebutkan, banyak kegiatan pembangunan ditampung di APBD murni dan Perubahan APBD tahun 2022 tidak mampu tereksekusi Pemkab Tapsel.
"Anggaran program pembangunan yang tidak terserap di tahun 2022, jumlahnya ratusan miliar rupiah. Pada APBD tahun 2023, kembali dianggarkan dan sangat diharapkan agar segera ditender dan dikerjakan demi kepentingan masyarakat Tapsel, " terang Rawi.
Rawi mencontohkan program pembangunan yang tidak mampu dieksekusi Pemkab Tapsel, antara lain di Kecamatan Aek Bilah, pembangunan yang tidak jadi dilaksanakan, seperti peningkatan jalan jurusan Simpang Jalan Provinsi - Tolang Gunung dengan anggaran ditampung pada P-APBD 2022 sebesar Rp798,700 juta.
Kemudian lanjutan peningkatan jalan jurusan Simpang Biru/Aek Jahengna berbiaya Rp2,6 milyar. Pembangunan Puskesmas Biru (bangunan pagar) sebesar Rp400 juta. Selain itu ada lagi 16 paket yang total anggarannya sekitar Rp3 miliar, sama sekali tidak dieksekusi Pemkab Tapsel di tahun 2022.
Ditambah lagi proyek Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara untuk pembangunan rabat beton dan sarana lainnya di Desa Hutabaru yang anggarannya sebesar Rp399.100.000, sehingga total program dari Dinas PU-PR dan Dinas Kesehatan yang tidak dieksekusi Pemkab Tapsel di Kecamatan Aek Bilah saja sudah mencapai Rp7,1 miliar.
