MADINA – realitasonline.id | Sungguh malang nasib 10 Kepala keluarga (KK) di Desa Simangambat Tabangan (TB) kecamatan tambangan kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) mengaku terpaksa dikeluarkan penerima bantuan penerima keluarga harapan (PKH) karena tak mau dukung Musli Lubis sebagai Pejabat Kepala Desa (PJ.Kades) didesa mereka.
"Alasan sekretaris desa (Sekdes) terhadap kami karena kami pernah protes tidak menginginkan saudara Musli Lubis menjadi PJ.Kades didesa kami, dan Sekdespun ikut merasa tidak senang kepada kami. diduga berawal dari situlah kami tidak lagi menerima PKH." Kata warga Simangambat TB berinisial (Z) penerima PKH kepada Wartawan, rabu (08/02/2023).
Bahkan, kata warga simangambat TB penerima PKH yang diputus secara tiba-tiba itu mengaku, aksi demo yang digelar sekolompok warga desa mereka baru-baru ini kekantor bupati Madina untuk meminta dan mempertahankan Musli Lubis Camat Tambangan itu sebagai PJ.Kades Simangambat Tambangan TB ada segelintir orang mempropokasi dibelakangnya.
"Kemarenkan ada yang demo kekantor bupati dan DPRD Madina, aksi itu kami duga tidak murni keinginan kami sebagai warga desa simangambat TB contohnya kami banyak yang tidak setuju dirinya PJ.Kades di Desa kami." timpal Warga simangambat TB lainnya berinisial (AH).
Mereka juga sudah musyawarah didesa, agar melaporkan permasalahan itu kepada Bupati Madina dan Kepala dinas Sosial Madina seterusnya mereka berharap Pemerintah Daerah Madina memberikan keadilan kepada mereka agar mereka dapat kembali menerima PKH dan hidup rukun didesa mereka karena mereka mengaku masih diposisi keadaan ekonomi kurang mampu.
"Pada akhirnya kami didesa saat ini sudah terkotak-kotakan atas dugaan tindakan si-Pj.kades ini, dan kami berharap Pemerintah Madina melalui dinas Sosial kami mohon sangat agar kami kembali diterima sebagai penerima PKH dan besok Insya Allah kami akan mengantar laporan pengaduan terkait maslah ini kepada bapak bupati dan dinas soaial madina." tambah warga Simangambat TB itu dengan raut wajah bersedih.
Ditempat terpisah, Aswan Koordinator pendamping PKH Kabupaten Madina saat dihubungi lewat selulernya mengaku sudah mengetahui adanya 10 KK penerima PKH diberhentikan secara tiba-tiba namun mereka belum menerima laporan dari pihak penerima PKH itu sendiri.
