TANJUNG BALAI – realitasonline.id | Massa mengatas namakan Komunitas Anti Rasuah atau KONTRAS menduga senilai Rp24 Miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2023 diduga "digerogoti" pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui Pokir.
Dugaan tersebut diteriakkan orator KONTRAS, Faisal Rambe dan M.Arif Manurung saat menggelar unjuk rasa di Jalan Sudirman (Bundran PLN) Kota Tanjung Balai, Senin (13/2).
Usai berorasi di Bundaran PLN, massa KONTRAS melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Kota Tanjung Balai. Di depan gedung dewan itu, secara bergantian kedua orator tersebut kembali meneriakkan dugaan persekongkolan jahat pihak Eksekutif dan Legeslatif "mengakali" uang rakyat.
"Eksekutif (Wali Kota) tak berkutik atas intervensi Legestatif. Sebagai konvensasi pengesahan ABPD 2023, senilai 24 miliar rupiah dari ABPD tersebut tersandera menjadi proyek pokok pikiran atau Pokir para pimpinan dan anggota dewan," teriak M. Arif dan Faisal Rambe bergantian.
Menanggapi pengunjuk rasa, Pelaksana tugas Sekretaris Dewan, Husni Syahzuddin Sinaga menyatakan pimpinan dan anggota dewan belum masuk kantor karena lagi tugas luar, ada yang ke Binjai (Komsi A dan C) dan Komisi B tugas luar ke Pekan Baru.
"Pimpinan dewan juga belum masuk karena ada keluarga yang kemalangan. Nanti aspirasi adik-adik akan disampaikan kepada pimpinan," kata Husni.
Sementara itu Koordinator KONTRAS Andrian Sulin menyesalkan pada saat jam kerja tak satu pun anggota dewan yang masuk kantor. Kondisi itu menunjukkan bahwa para anggota dewan tidak peduli dengan rakyat.
