Tebing Tinggi - Realitasonline.id | Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi bersama Plt. Sekdako Bambang Sudaryono dan unsur Forkopimda, mengikuti pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah secara virtual, Senin (8/5/2023) dari Balai Kota Tebingtinggi.
Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian tersebut juga diikuti Gubernur, Bupati/ Wali Kota se-Indonesia serta pejabat terkait lainnya di daerah masing-masing.
Dalam arahannya, Mendagri RI mengatakan, dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi, tentang capaian bulan April yang sangat baik.
Baca Juga: SMSI Lakukan Training Centre Pengurus Media Siber Sumatera Utara di Kota Medan
Hal ini didukung inflasi di Indonesia relatif terkendali dan perkembangannya bagus, turun ke angka 4,33 persen year to year dibanding tahun yang lalu di masa yang sama.
Baca Juga: Gila! Tanah PTPN2 Dijual Rp1,5 Miliar Per 2 Hektar, Keeugian Capai Rp1,6 Triliun
Meskipun, untuk month to month ada kenaikan 0,33 persen dikarenakan musim liburan hari raya dan perayaan Ramadhan, yang mengakibatkan demand yang cukup tinggi.
Dikatakan Mendagri, dari 4,33 persen inflasi umum, ada tiga penyumbang inflasi signifikan di bulan yang lalu. Pertama yaitu, adanya andil tarif transportasi khususnya angkutan udara (tertinggi) dengan inflasi 11,96 naik 1,45 persen.
Kedua, andil makanan, minuman dan tembakau di angka 1,20 persen. Hal ini menurutnya harus terus dimonitor, terutama pengendalian harga dan adanya ketersediaan pangan sebelum harga naik.
Baca Juga: Panitia Kabupaten Distribusikan Logistik Pilkades Serentak di Belitung Timur
Dan penyumbang ketiga yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang andil inflasinya 0,49 persen dari angka 4,33 persen.
Selain itu, Mendagri juga menyimpulkan bahwa ada beberapa komoditas yang masih perlu mendapat atensi, yakni beras, minyak merk Kita dan gula yang variasi dan tidak merata di berbagai tempat.
Ada beberapa daerah yang harganya murah, tapi beberapa daerah harganya mahal, sehingga perlu untuk dimonitor.
Dalam hal ini, satgas pangan daerah, Dinas Perdagangan, dan lainnya, dapat berkoordinasi dengan lintas sektoral, stakeholder dan juga internal.
