Paluta - Realitasonline.id | Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Tapanuli Bagian Selatan (PB PMPK Tabagsel) melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman kantor Kementerian Agama (Kemenag) kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (13/07).
Aksi Unjukrsa dikomandoi koordinator aksi Andri Harahap bersama koordinator lapangan Arjun Harahap, mendapat pengawalan ketat dari personil kepolisian dari Polsek Padang Bolak dan personil Satpol PP Paluta.
Melalui orasinya, massa menyatakan, berdasarakan penerimaan pendaftaran calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tingkat kabupaten/kota dan seleksi administrasi dimulai 06-13 januari 2023 dan pada tanggal 17 januari 2023 tahapan ujian dengan sistem CAT hingga pengumuman peserta yang berhak mengikuti seleksi ditingkat provinsi pada tanggal 18 januari 2023.
Baca Juga: Kasus Obesitas Di Indonesia Melonjak, Apa Penyebabnya?
Atas dasar tahapan tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan harus diklarifikasi antara lain, Kakan Kemenag melalui Kasi Haji Kemenag Paluta, diduga melakukan intervensi kepada pendaftar calon PPIH Kloter dan non kloter, sudah menang di tahap seleksi CAT, agar mengundurkan diri demi memenangkan salah satu calon pendaftar.
Berdasarkan temuan dilapangan, adanya dugaan kuat dari salah satu oknum DPR RI dan Kanwil Sumatera Utara memberikan intruksi, ke pihak Kemenag Paluta melalui Kasi Haji, untuk menekan peserta pemenang CAT agar mengundurkan diri, dengan tujuan supaya salah satu peserta PPIH kloter dan non kloter bisa lolos.
Meminta Kakan Kemenag Paluta menjelaskan, terkait pembiaran Jamaah haji kabupaten Paluta tahun 2023 tergabung dalam kloter 22, pihaknya menilai kepanitian tidak becus mengemban amanah, sesuai pengaduan jemaah haji Paluta tidak sesuai degan mekanisme yang berlaku.
Meminta kepada Kakan Kemenag Paluta mengundurkan diri dari jabatannya, karena dianggap tidak becus melihat, serta meninjau kejanggalan dari seluruh kegiatan tersebut.
Setelah melakukan orasi sekitar satu jam di halaman kantor Kemenag Paluta, massa akhirnya ditemui Kakan Kemenag Paluta Safiruddin Harahap menyampaikan, sistem perekrutan PPIH sudah ada prosedurnya. “Pengawasan perekrutan sudah ada dari pihak berwenang dan sudah kita laporkan direktorat jenderal penyelenggaraan haji pusat,” katanya.
Terkait kejadian di Tanah Suci Mekkah, Dia menyabutkan, prosesnya sudah ada yang menanganinya mulai sarana dan prasarana dikelola pihak syarikah di Mekkah. Kemenag RI dan Dirjen Haji yang ada di Mekkah sudah bertindak, serta mengatasi permasalahan tersebut.
Baca Juga: Siap-siap Kaya Raya dan Rezeki Lancar, Ustaz Adi Hidayat: Baca 2 Surah Ini Saat Salat Tahajud
“Kami terus berkomunikasi dengan pihak pusat penyelenggaraan haji, agar tidak terjadi lagi tahun berikutnya, khususnya jemaah kabupaten Paluta,” terangnya.
Usai mendengar jawaban atau tanggapan tersebut, massa pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri secara tertib.(ASR)
