Simalungun - Realitasonline.id | Perwakilan BPK RI Provsu melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan Prevalensi Stunting.
Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BPK RI Provsu Eydu Oktain Panjaitan dan menjelaskan, pihaknya tidak hanya memeriksa Simalungun saja akan tetapi semua wilayah yang ada di Indonesia.
Sesuai tema Nasional mengenai kesehatan khususnya penanganan stunting, lanjutnya, pihaknya akan lakukan penilaian kinerja dan upaya apa yang telah dilakukan Pemkab Simalungun menekan Stunting.
Baca Juga: Penataran Pelatih, Wasit dan Juri Kick Boxing Sumut Berakhir
"Kami ingin mengajak seluruh elemen agar bersama - sama menekan stunting di Kabupaten Simalungun dan penilaian ini tidak cukup satu hari," ujarnya.
Karena itu, Eydu mengharapkan kerjasamanya agar memberikan informasi-informasi yang benar, juga apa kendala yang dihadapi.
Eydu juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Simalungun yang telah membuka ruang dan mendukung penuh program pemerintah pusat.
Baca Juga: Mendagri Perpanjang SK Pj Bupati Darmansah: Saya tidak Bisa Bekerja Sendiri
"Dengan agenda tersebut, pencapaian penurunan stunting di Kabupaten Simalungun dapat tercapai dan memenuhi syarat persentase Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Kehadiran Tim BPK-RI Perwakilan Provsu di Kabupaten Simalungun dalam rangka entry meeting Pemeriksaan Kinerja pendahuluan atas upaya Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023, berlangsung di Kantor Camat Tapian Dolok.
Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan jika Kabupaten Simalungun ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten lokus (lokasi khusus) Stunting di Indonesia sejak tahun 2019.
Baca Juga: Selamat Tinggal Dolar AS, Indonesia Mulai Pakai Mata Uang Lain untuk Transaksi Dagang, Bisa?
Dengan angka prevelensi stunting sebesar 32,38 %, data SSGBI 2021 sebesar 28% dan pada tahun 2022 angka prevelensi stanting turun 10,6% menjadi 17,4%.
