Langkat - Realitasonline.id | Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH diwakili Asisten Adm Umum Musti Sitepu, memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkungan Pemkab Langkat, di Halaman Kantor Bupati Langkat, Senin (2/10/2023)
Asisten Adm Umum Musti Sitepu menyampaikan, salah satu fungsi utama pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik, yaitu segala kegiatan layanan yang dilaksanakan instansi pemerintah kepada masyarakat, dimana kualitas layanan salah satu indikator keberhasilan penyelenggara pemerintahan.
Didasarkan atas UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dilakukan perubahan paradigma pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yaitu "dari stelsel aktif ada pada penduduk menjadi stelsel aktifnya ada pada negara".
Baca Juga: Satu Dari Tiga Mantan Napi Bacaleg Palas Dipastikan TMS
Artinya pemerintah harus proaktif menjemput bola (pelayanan keliling) dengan perubahan paradigma layanan di atas Pemkab Langkat melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil sedang dan akan melaksanakan layanan jemput bola (pelayanan keliling) di bidang administrasi kependudukan, bagi penduduk yang mengalami musibah dan penduduk disabilitas (Penduduk rentan Adminduk).
Memberikan layanan lebih cepat, mudah dan aman kepada masyarakat Disdukcapil juga telah melakukan inovasi yang di sebut "Dukcapil go Digital", yaitu inovasi berbasis teknologi digital, diantaranya dengan penerapan tanda tangan elektronik (TTE) dalam penerbitan kartu keluarga, surat keterangan pindah datang, akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian.
Disdukcapil Kabupaten Langkat juga telah melakukan perjanjian kerjasama PKS dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dengan pengadilan negeri Stabat pengadilan agama Stabat, rumah sakit umum dan swasta yang ada di Kabupaten Langkat maupun rumah sakit umum dan swasta kota Binjai.
Baca Juga: Hari Batik Nasional, Baskami : Oktober Momentum Kebangkitan Kain Khas Tradisional Nusantara
"Belum lama ini telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional rakornas kependudukan dan pencatatan sipil yang berlangsung di Manado Sulawesi Utara dengan tema Digitalisasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pemilihan umum 2024," sebut Musti Sitepu.
Dukungan kependudukan dan pencatatan sipil terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024 antara lain :
Terkait dengan pemutakhiran data kependudukan yaitu sinkronisasi data pemilihan dengan data penduduk melalui proses pemadanan data dan opdating data pemilih.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Launching Pembangunan Perumahan Kompos Thatya Dharaka Tahap II
Penyediaan akses pemanfaatan data penduduk untuk KPU yang akan berfungsi untuk verifikasi nomor induk kependudukan (Nik).
Upaya dalam pengamanan data kependudukan yang berkoordinasi dengan badan siber dan sandi Negara (Bssn) untuk penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 Kepada KPU.