Langkat - Realitasonline.id - Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri Rapat Kordinasi Daerah Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumatera Utara, dia Aula Raja Inal Siregar Lt.II, Kamis (26/10/2023).
KPK RI menyelenggarakan rapat kordinasi daerah kolaborasi pemangku kepentingan dalam rangka penyelamatan keuangan negara/daerah di provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh pimpinan KPK RI Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
Plt. Bupati Langkat di dampingi oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, SE, Sekretaris Daerah Kab.Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Inspektur Langkat Drs. Hermansyah, M.IP, Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah.
Baca Juga: Ketua SMSI Sergai Jenguk Tokoh Masyarakat Bahrum Abbas yang lagi Sakit
Ketua DPRD Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan KPK dilingkungan Sumatera Utara, dengan kegiatan ini saya harap semakin memahami potensi dan mampu mencegah korupsi.
"Saya berharap Sumatera Utara menjadi provinsi yang aman dan nyaman dalam menjalankan pemerintahan dan taat dengan hukum. Semoga kegiatan ini dapat berkelanjutan dimasa yang akan datang, semoga memberikan dampak positif untuk kita semua " ucap dan harapannya.
Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI ( Purn) Hassanudin menyampaikan Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus Mempercepat good government dan clear government seperi sertifikasi tanah, pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah, keramba jaring apung, indikator lain yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, penurunan sunting, penurunan pengangguran.
Baca Juga: Warga Krakatau: Semoga Bobby Nasution Terus Berikan yang Terbaik untuk Kota Medan
"Untuk itu semua kami membutuhkan bantuan dari seluruh nya khusunya KPK RI. Semoga seluruh rencana dapat direalisasikan secara nyata untuk kebaikan Sumatera Utara," sebutnya.
Sambutan Pimpinan KPK RI sekaligus membuka rapat kordinasi. Ia menjelaskan koordinasi adalah me-manage agar Indonesia yang terdiri dari presiden, gubernur, bupati sampai ke kepala desa memiliki pemikiran yang satu itu yang disebut koordinasi.
Rapat ini menjadi peran agar di hadapan negara dihadapan rakyat negara ini keberadaan nya satu. Kalau tidak terkoordinasi bisa kacau balau wajahnya negara kita berbeda beda.
Baca Juga: Road Show Bus KPK, Pj Gubernur Sumut dan Bobby Nasution Tabuh Gordang Sembilan
"Pemikiran yang satu ini dalam artian berkomitmen, jujur, untuk mendedikasikan jabatan untuk kepentingan negara dan masyarakat bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga keuangan negara bisa terselamatkan tidak terkorup," ucapnya.
Bicara koordinasi tentang penyelamatan aset daerah kami berharap perbaikan secara koordinasi sistem. Untuk membatasi agar tidak ada kesempatan korupsi salah satu nya perbaikan sistem. Mulai dari regulasi struktur sampai tata kelola.
Ada 4 hal yang perlu diterapkan agar korupsi ini tidak terjadi, yang pertama yaitu: