Padangsidimpuan - Realitasonline.id | Pengelola Tambang Emas Martabe di Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), PT Agincourt Resources (PTAR), telah membayar pajak dan royalti kepada pemerintah sebesar Rp1,8 triliun.
Namun, pajak tersebut diserahkan ke pemerintah pusat, bukan langsung ke daerah.
Hal itu disampaikan General Manager Operation PTAR Rahmat Lubis saat memberi sambutan pada acara Workshop Sinkronisasi dan Integritas Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.
Adapun acara itu dilaksanakan PTAR bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel, di Emeral Hall Mega Permata Hotel Padangsidimpuan, Senin (4/12/2023).
Workshop yang dibuka Bupati Tapsel Dolly Pasaribu diwakili Kepala Dinas Perindustrian Tapsel Zul Fahmi dihadiri ratusan peserta dari berbagai pemangku kepentingan diantaranya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemkab Tapsel.
Hadir juga para pemangku kepentingan dari Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru, Forkopimca, Kepala Desa dan masyarakat 15 lingkar Tambang Emas Martabe dan menghadirkan narasumber Kepala Bappeda Tapsel Chairul Rizal Lubis dan Senior Manager Community PTAR Cristine Pepah.
Lebih lanjut Rahmat Lubis menyampaikan, bila dibanding dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tapsel sebesar Rp1,6 triliun lebih, pembayaran pajak dan royalti dari PTAR ke negara mencapai Rp1,8 triliun.
"Sayangnya pajak dan royalti yang diserahkan PTAR ke pemerintah pusat itu tidak langsung turun ke daerah, tapi hanya berbentuk bagi hasil dari pusat ke daerah dari sektor pertambangan," katanya.
Ia menambahkan, tahun 2003 PTAR telah menghasilkan berbagai program yang luar biasa dan diharapkan tahun 2024 program yang dilaksanakan semakin bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tapsel.
Baca Juga: Prananda Surya Paloh Sebut Janji Kerja 100 Hari Anies-Cak Imin Bukan Sekedar Omong Kosong
"Atas nama management saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran kita semua, mengingat acara ini sangat penting, untuk mendapatkan masukan dan informasi apa yang harus dilakukan di tahun 2024 dan kami ingin mendapatkan masukan yang sebesar-besarnya dari seluruh stakeholder maupun seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.
Terkait dengan dana Corporate Social Responcibility (CSR) untuk 15 Desa lingkar tambang yang digelontorkan PTAR sebesar Rp20 miliar di tahun 2023.