Realitasonline.id - Tarutung | Meski pemerintah pusat tegas memberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta memerintahkan tenaga honorer ditiadakan, Tapi tenaga guru honorer di Tapanuli Utara tetap akan mengajar.
Alasannya kata Kadis Pendidikan Bontor Hutasoit, mereka menerima honor dari dana BOS dan kalaupun ada dari pemerintah kabupaten berupa insentif hanya sebesar Tiga Ratus Ribu Rupiah per bulan.
Ada Permendikbud yang mengatur bahwa dari dana BOS bisa digunakan maksimal 50 % untuk mengaji guru honorer, ucap Bontor Hutasoit. "Lebih tragis , kala guru honor diberhentikan oleh pemerintah dan berlaku di seluruh negeri ini khusus untuk Tapanuli Utara, proses belajar mengajar pasti terganggu", apa benar demikian seru Realitasonline.
Itu pasti, proses belajar mengajar terganggu, mengingat tenaga guru honorer sangat-sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan guru tenaga pengajar ditingkat SD dan tingkat SMP, aku Bontor ketika ditemui di sela waktu mengikuti paripurna DPRD di Tarutung.
Dari Dinas Pendidikan Taput diperoleh data, jumlah guru Sekolah Dasar (SD) status PNS 999 orang, PPPK sebanyak 1.327 orang. Non ASN yang masuk Dapodik sebanyak 810 orang diantaranya 258 orang masuk pangkalan data BKN.
Guru SMP berstatus ASN, PNS sebanyak 558 orang, PPPK 478 orang. Non ASN yang masuk Dapodik 289 orang diantaranya sebanyak 111 orang masuk Pangkalan Data BKN.
Baca Juga: Ribuan Tenaga Honorer Kesehatan Unjuk Rasa ke DPRK Aceh Selatan: Tolong Perjuangkan Nasib Kami
Untuk tenaga guru honorer di tingkat SD dan SMP mencapai sebanyak 1.099 orang. Mereka bukan digaji dari APBD Pemkab,tetapi mereka menerima honor dari dana BOS.Ada memang mereka terima dari Pemkab tetapi itu sifatnya insentif sebesar Rp 300.000/ bulan,ujar Bontor Hutasoit.
Menyikapi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berdampak kepada tenaga honorer, Martua Situmorang seorang pemerhati pendidikan di Taput menghimbau guru guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya selama ini mendidik anak bangsa terus melakukan pengabdian kepada negeri ini.
"Guru honorer itu pejuang untuk mendidik anak negeri. Mereka hadir disekolah ditengah kurangnya guru ASN. Pemerintah belum mampu mengangkat guru ASN untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga komite sekolah dan pihak sekolah mengangkat guru honorer dan gajinya dialokasikan dari dana BOS," ujar Martua Situmorang.
Kalaupun ada insentif dari pemerintah kabupaten Tapanuli Utara, Martua Situmorang berkeyakinan ,pemerintah kabupaten Tapanuli Utara dibawah kepemimpinan Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Wakil Bupati Deni Lumbantoruan, akan memberi perhatian serius akan nasib guru honorer.
Martua Situmorang selaku pemerhati pendidikan memaklumi adanya penghematan nasional (efesiensi anggaran) sangat sulit membagi alokasi dana. "Tetapi untuk pendidikan saya optimis ,bupati dan wakil bupati Taput akan memberikan perhatian penuh tanpa mengenyampingkan sektor-sektor lainnya", ujar Martua.(MN)