Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan Daniel Sepdiares Sagala mengatakan, kolaborasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri sangat penting guna menjaga integritas, serta kepastian hukum dalam sektor pertanahan.
" Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, sinergi antara BPN dan Polri kembali ditegaskan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, tertib dan berkeadilan, " ujar Kepala Kantah Kota Padangsidimpuan Daniel Sepdiates Sagala, usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke 79 di Lapangan Stadion HM Nurdin, Kota Padangsidimpuan, Selasa (1/7/2026).
Lebih lanjut Daniel menambahkan mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian dalam rangka mencegah dan menangani konflik agraria serta praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Menteri ATR BPN Nusron Wahid Ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda): Urus Urusan Tanah dan Tata Ruang
" Sinergitas yang terjalin ini juga mencakup pengamanan proses sertifikasi tanah, pendampingan hukum, dan percepatan program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), " ungkapnya.
Daniel berharap, sinergitas ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam penyelesaian masalah pertanahan dan menjadi bagian dari upaya besar menuju reformasi agraria yang berkelanjutan.
" Atas nama Kantah Padangsidimpuan, saya menyampaikan apresiasi terhadap peran Polri yang selama ini telah berkontribusi dalam menciptakan situasi kondusif. Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Semoga Polri semakin profesional dan terus bersinergi dalam mendukung pelayanan publik, termasuk dalam hal penegakan hukum pertanahan, ” ujarnya.
Baca Juga: Bahas Jual Beli Pulau, Menteri ATR BPN: Tanah SHM Tak Bisa Dimiliki Warna Negara Asing
Sementara Kapolres Padangsidimpuan AKBP. Wira Prayatna menyambut baik komitmen tersebut dan menurutnya, sinergi antara BPN dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga hak-hak masyarakat atas tanah secara adil dan sah.
" Tugas kami tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan agraria. Kami siap mengawal proses-proses pertanahan agar berjalan jujur dan sesuai aturan, " tegasnya.(RI)