Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Bahas dinamika tabah air dan daerah, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Masyarakat Bersatu (APMB) Kota Padangsidimpuan mendatangi DPRD Kota Padangsidimpuan untuk berdiskusi bersama dengan anggota DPRD, Pemerintah Kota dan Forkopimda Kota Padangsidimpuan di di aula Paripurna gedung DPRD, Kota Padangsidimpuan, Selasa (2/9/2025)
Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat lintas institusi, seperti Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua Taty Aryani Tambunan, Rusydi Nasution, Wakil Wali Kota H. Harry Pahlevi Harahap, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, Kajari Dr. Lambok M.J. Sidabutar, unsur TNI, perwakilan Pemerintah Daerah serta mahasiswa se Kota Padangsidimpuan.
Dalam forum tersebut, perwakilan APMB, Asmar Siregar, menyampaikan sejumlah tuntutan isu nasional seperti pengesahan UU Perampasan Aset dan tuntutan secara daerah terkait kenaikan harga bahan pokok di Kota Padangsidimpuan, peralihan aset Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) ke Pemko Padangsidimpuan, serta peluang kerja bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemko Padang Sidimpuan Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Bantu Keluarga Risiko Stunting
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang warga yang meninggal dunia saat menyampaikan aspirasi dalam aksi sebelumnya.
“ Kami atas nama DPRD Kota Padangsidimpuan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, ” ujar Sri Fitrah saat membuka audiensi.
Terkait keluhan kenaikan harga bahan pokok, Sri Fitrah menegaskan DPRD telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan turun langsung ke lapangan serta pihaknya juga sudah meminta Pemerintah Kota untuk mengambil langkah tegas mengendalikan harga pangan.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Arwin Siregar Evaluasi SPBE Secara Virtual
" Kami sudah melakukan RDP dan meninjau langsung ke lapangan. DPRD juga mendorong Pemko Padangsidimpuan agar melakukan langkah cepat dan tegas, sehingga masyarakat tidak semakin terbebani, ” tegasnya.
Sri Fitrah juga menyoroti pentingnya pengesahan UU Perampasan Aset dan proses peralihan aset dari Kabupaten Tapsel ke Pemko Padangsidimpuan. Menurutnya, DPRD akan terus mengawal proses tersebut demi kepentingan pembangunan daerah.
“ UU Perampasan Aset harus segera disahkan dan kami di DPRD akan terus mengawal proses ini. Begitu juga dengan aset Tapsel yang belum sepenuhnya diserahkan, akan kami dorong agar dapat segera dikelola oleh Pemko, ” jelasnya.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Arwin Siregar Pimpin Tim Persiapan Penilaian Ombudsman
Menanggapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Sri Fitrah menyatakan DPRD akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari langkah pengawasan.
" Pembentukan Pansus atau Satgas akan kami pertimbangkan, terutama untuk mengatasi persoalan naiknya harga bahan pokok dan memastikan pengelolaan aset berjalan transparan, ” tambahnya.