Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya tenaga pendidik.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Musyawarah Guru Kota Padangsidimpuan (FMGKP), DPRD membuka ruang dialog terbuka untuk membahas persoalan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi, Senin (6/10/2025),
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Padangsidimpuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua Hj. Taty Ariyani Tambunan dan dihadiri sejumlah anggota dewan lintas fraksi.
Dalam forum tersebut, para guru menyampaikan dua pokok persoalan utama yang tengah menjadi perhatian besar yakni, belum cairnya TPG sebesar 50 persen untuk tahun 2023 dan belum terealisasinya TPG 100 persen untuk tahun 2024 dari Pemerintah Daerah.
Sementara, perwakilan FMGKP dalam penyampaiannya mengungkapkan rasa khawatir yang dirasakan ratusan guru akibat keterlambatan penyaluran TPG.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kesejahteraan dan motivasi mereka dalam menjalankan tugas mendidik.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh Nasution menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan hak para guru.
Baca Juga: Polres Pelabuhan Belawan Tangkap 20 Tersangka Selama Operasi Kancil Toba 2025
" Pemenuhan hak para guru adalah hal yang tidak bisa ditawar. Guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. RDP ini menjadi langkah konkret DPRD untuk mendengarkan langsung dan mencermati persoalan yang dihadapi para guru, sekaligus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, ” ujarnya.
Ketua DPRD menyatakan komitmen bahwa pihaknya akan terus mengawal realisasi hak-hak guru hingga tuntas.
" Kami tidak ingin aspirasi ini hanya berhenti di ruang rapat. Akan kami pastikan setiap rekomendasi RDP ditindaklanjuti agar kesejahteraan guru benar-benar terwujud, ” tegas Sri Fitrah.