Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Padangsidimpuan Ratno Afandi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan terhadap penguatan kelembagaan pengawas Pemilu di Kota Padangsidimpuan.
Ia membahkan, kegiatan monitoring fasilitasi pembinaan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kesiapan jajaran Bawaslu hingga tingkat Kecamatan dalam menghadapi tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas pemilu sekaligus membangun sinergi antara Bawaslu, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.
" Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga marwah Pemilu.
Baca Juga: Hari Pertama PON Beladiri Kudus 2025: Kontingen Sumut Raih 1 Perak dan 4 Perunggu
Ratno Afandi berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga serta meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Dengan semangat, 'Pemilu Bersih, Rakyat Sejahtera', forum ini meneguhkan komitmen bersama seluruh elemen untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas di Kota Padangsidimpuan.
" Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu semata, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, ” tegas Ratno.
Sementara dalam paparannya, Abdullah Dahlan, yang merupakan Ketua Bawaslu Jawa Barat periode 2018 - 2023, menyoroti sejumlah kerawanan klasik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu seperti masalah daftar pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, logistik, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Ia juga menekankan pentingnya penataan kewenangan Bawaslu yang lebih fungsional dan strategis, termasuk peran pengawasan di luar tahapan Pemilu serta implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/2024 tentang pemisahan keserentakan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah.
Aprizal Harahap, dalam materinya juga menyoroti fenomena money politics yang masih menjadi persoalan serius dalam setiap kontestasi politik di Indonesia.
Menurutnya, praktik politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat sendiri. Jika Pemilu berjalan bersih dan jujur, maka masyarakatlah yang akan menikmati hasilnya,” ujar Aprizal.
" Saya menekankan pentingnya kepedulian masyarakat dalam mengawasi proses pemilu karena hasilnya akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan publik, " terangnya. (RI)