Realitasonline.id - Padangsidimpuan | Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Adjudikasi serta Satuan Tugas (Satgas) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran (TA) 2025 di aula Kantah setempat, Kamis (23/10/2025)
Kegiatan dipimpin Kepala Kantah Kota Padangsidimpuan Agustina Harahap yang juga bertindak sebagai pejabat pelantik, dihadiri jajaran Kantah Padangsidimpuan dan Panitia Adjudikasi serta Satgas Pendaftaran PTSL Tahun Anggaran dan turut disaksikan oleh rohaniawan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing peserta.
Baca Juga: Bupati Effendi Napitupulu Serahkan SK Penerima Dana PIP Untuk 635 Siswa di Toba
Dalam arahannya, Agustina Harahap menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memastikan pelaksanaan program PTSL berjalan dengan baik dan sesuai dengan target nasional.
" Pelantikan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan PTSL Tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan dan melalui program tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat serta mendorong percepatan pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah tersebut, " ujar Agustina.
Baca Juga: Empat Atlet Wushu Sanda Sumut Lolos Lewati Rintangan Pertama di Ajang PON Bela Diri 2025 Kudus
Agustins berpesan agar seluruh anggota panitia dan Satgas menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta berintegritas tinggi.
" Program PTSL adalah salah satu program strategis nasional di bidang pertanahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, ” ujar Agustina.
Baca Juga: Tantangan dan Peluang Toyota dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor dari Indonesia
Ia juga berharap agar tim yang telah dilantik mampu bekerja secara sinergis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
" Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kantah Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pertanahan nasional, " terangnya. (RI)