Realitasonline.id-Tarutung | Penggabungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendapat sorotan dari Fraksi Golkar DPRD Taput.
Paripurna DPRD Taput dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dan Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Taput Nomor 09 Tahun tentang Pembentukan Perangkat Daerah Taput, berlangsung ,Rabu(12/11/2025)
Bupati Taput Jonius TP Hutabarat melalui Wakil Bupati Deni Lumbantoruan dalam paripurna sebelumnya menyampaikan penggabungan 12 Dinas menjadi 6 dinas dan 2 Badan menjadi 1 Badan, untuk dibahas dalam paripurna.
Baca Juga: Disnaker Medan dan Rutan Kelas I Medan Jalin Kerja Sama Tingkatkan Keterampilan Warga Binaan
2 Badan yang digabung menjadi satu badan adalah BAPENDA digabung dengan BPKAD.
Ferry Leonard Silitonga Ketua Fraksi Golkar membacakan pandangan umum fraksinya selain memberikan saran dan masukan terhadap ranperda penggabungan dinas dan badan juga menyoroti draf penggabungan 2 Badan menjadi 1 Badan.
Fraksi berkekuatan 5 personil yang menghantarkan salah seorang menjadi unsur pimpinan dewan, berpandangan bahwa penggabungan BAPENDA dengan BPKAD dapat menimbulkan faktor negatif atau permasalahan dan tantangan tata kelola pemerintahan daerah seperti potensi konflik kepentingan.
Seperti pengawasan lebih lemah akibat tak ada lagi pemisahan fungsi yang jelas antara pencarian pendapatan (uang) dan pengelolaan keuangan dan aset. Sebut fraksi Golkar dalam pandangan hal ini meningkatkan resiko penyalahgunaan anggaran serta tidak transparan.
Satu Badan mengurusi penetapan target pendapatan sekaligus mengelola pengeluaran dan aset daerah, boleh dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Mengelola pendapatan ,mengelola keuangan dan mengelola aset daerah, tentu membutuhkan SDM handal. Karena sangat berbeda keahlian pemungutan pajak dengan keahlian manajemen aset.
Namun demikian, Fraksi Golkar DPRD Taput dalam mencermati penggabungan 12 OPD menjadi 6 dan 2 Badan menjadi 1, agar pemerintah dapat memperhatikan aspek profesionalisme dan kompetensi aparatur untuk pengisian jabatan struktural.
Sebelum menyampaikan saran masukan ,Fraksi Golkar berkehendak agar pembentukan perangkat daerah benar-benar ditinjau dari segi fungsi, tugas,efisiensi, efektifitas dan kinerja secara rasional, sebagai menjawab apa yang digaungkan pemerintahan Taput yang responsif, bertindak cepat dan memiliki kemampuan antisipatif terhadap dinamika perubahan dalam pembangunan dan layanan publik.,(MN).
Ketua Fraksi Golkar Taput Ferry Leonard Silitonga.