Sesuai hasil investigasi,Rahlan mengurai: Pengadaan Alkes untuk desa sebesar Rp.73.430.000,- yang ditampung dalam APBdes tahun 2020 pada 159 desa se Kab-Tapteng dengan total Rp.11.675.370.000,- dan sampai sekarang menurut investigasi LSM LP3D belum sampai kepada desa tersebut.
Pengadaan lampu jalan tahun 2020 di 85 desa se kab.Tapteng total Rp.5.637.000.000,- dan hasil investigasi dan data yang diperoleh dari pemerintah menemukan pengadaan lampu jalan tersebut fiktif(tidak dikerjakan).
Item ketiga terang Rahlan Sanrico , Bimbingan Teknis (Bimtek ) 159 Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah ke Makassar yang ditampung di APBdes tahun 2020 hingga kini(2021) tidak terlaksana.
Baca Juga: KRI Jhon Lie 358 Selamatkan ABK Asing, Terapung di Laut Natuna...
Baca Juga: Cegah Karhutla, Direktur PTPN I Bantu 3 Mobil Damkar
Keterangan Ketua LSM LP3D, Rahlan Sanrico Lumbantobing,pihaknya telah menginformasikan temuannya ke pihak Pemkab Tapteng. Namun, katanya temuan dugaan kerugian negara enggan ditanggapi oleh pihak Pemkab Tapteng.
"Kami sudah memberitahukan secara lisan dan tertulis ke pak Bupati dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Namun belum ada tanggapan serius," kata dia.
Keyakinan lembaga yang diketuanya tentang dugaan penyelewengan dana desa di Pemkab Tapteng. Pasalnya, kata Rahlan pada bulan Maret 2021, ada pengembalian dana desa Kabupaten Tapteng oleh pihak swasta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga sebesar Rp6,9 miliar.