Baca juga: Pemkab Pakpak Bharat MoU Dengan Kejari Dairi
“Pada tiap 8 area intervensi tersebut, KPK memetakan titik rawan dan mempersiapkan action plan dalam mengatasinya,” katanya .
Lebih lanjut dikatakan, pada tiap 8 area intervensi tersebut, KPK memetakan titik rawan dan mempersiapkan action plan dalam mengatasinya. Seperti pada area perencanaan dan penganggaran APBD, titik rawannya adalah alokasi anggaran yang tidak fokus pada kepentingan publik
Bupati Karo Cory S Sebayang mengapresiasi bimbingan dan arahan KPK serta dukungan dan pendampingan agar setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini menurut Bupati Karo sangat penting dalam rangka tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diharapkan.
Pada kesempatan itu Kadis Perkim Karo menyerahkan berita acara Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di tiga lokasi yakni Desa Ergaji, Jalan Samura dan jalan Lingkar kepada Bupati Karo disaksikan unsur KPK Wilayah I Sumbagut. (JP)