Baca Juga: Kesbangpol Provsu Gelar Sosialisasi Bahaya Terorisme Ke Asahan
Baca Juga: Menparekraf Kunjungi Wisata Religi Makam Missionaris DR IL Nomensen di Toba
“Kami jauh-jauh datang ke sini untuk menggugah kepala daerah serta jajarannya agar tidak ada niat untuk korupsi. Risikonya sangat besar, jadi jauhilah itu. Selain itu, langkah riilnya salah satunya adalah peningkatan MCP. Ini penting karena program-program daerah tersebut rawan korupsi sehingga perlu pencegahan melalui MCP,” ujar Didik.
Ada tiga fokus KPK dalam upaya pencegahan korupsi untuk keempat kabupaten ini, yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah, penertiban aset, dan pencegahan korupsi pada program vaksinasi. Kasatgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah I Maruli Tua mengatakan pertambangan mineral keempat daerah ini belum optimal mendapatkan pajak dari usaha tambang bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang lebih dikenal galian C.
Begitu juga dengan masalah aset, keempat daerah ini menurutnya perlu upaya lebih kuat lagi untuk menertibkan aset-asetnya. “Ternyata masih banyak galian C yang belum berizin dan ketika dipungut pajak daerah timbul masalah hukum, kita harapkan dimulai pembinaan dan penertibannya. Pajak daerah dapat dan pembinaan lingkungan juga kita dapatkan. Kalau aset kita harapkan Karo yang mendapat 30 surat kuasa khusus kita harap dalam waktu dekat dapat hasil yang baik,” kata Maruli.
Terkait program vaksinasi, keempat daerah ini menurut Maruli Tua masih perlu peningkatan sistem informasi barang dan uang. Aliran uang adalah penggunaan APBD untuk pelaksanaan vaksinasi, tracing, isolasi termasuk insentif pada pelaksanaan vaksinasi.
Maruli menekankan tindakan pidana untuk program vaksinasi bisa diancam hukuman mati. “Target vaksinasi presiden tinggi sementara realisasinya rendah, karena itu kita pantau secara ketat. Jangan ada korupsi di sini karena ancamannya hukuman mati,” kata Maruli.
Pada Rakor ini Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Langkat menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Kabupaten Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat. Komitemen ini ditandatangani Bupati Karo Corry Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dan Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, disaksikan Plh Sekdaprov Sumut Afifi Lubis.