TANJUNGBALAI - realitasonline.id | Pengamat pendidikan Kota Tanjungbalai, Agustoni MPd menilai proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru tidak efektif. Padahal, jika pemerintah membuat sistem berjenjang secara sistematis, maka akan bisa lebih efektif dan irit anggaran.
Agus, Jumat (18/6/2021), menuturkan, ada guru yang bukan PNS tapi digaji oleh negara, bahkan gajinya juga disesuaikan dengan golongan PNS, guru tersebut adalah guru non PNS yang sudah sertifikasi dan inpassing. Cuma perbedaannya, guru non PNS tidak mendapatkan dana pensiun.
Menurut pembina LSM Mandiri Tanjungbalai, guru yang sudah sertifikasi dan inpassing jika statusnya ditingkatkan untuk menjadi PNS, bagi pemerintah akan lebih mengirit anggara serta lebih sistematis. Sedangkan persoalan penugasan, dia mengira semua guru sertifikasi dan inpassing jika statusnya dinaikan menjagi PNS akan siap untuk mengabdi di sekolah negeri maupun ditempatkan di sekolah atau madrasyah swasta yang ditunjuk.
"Daripada pemerintah harus melakukan tes CPNS dan lain sebagainya, itu lebih membebani anggaran pemerintah," ujar Agus.
Baca Juga: Gubsu Minta Pemdes Kembangkan Potensi Desa Melalui Dana Desa
Baca Juga: Gubsu: Gunakan Dana Desa untuk Hal Produktif
Dia juga menambahkan, kalau saja pada awalnya yang masuk menjadi honorer kategori 2 adalah khusus bagi guru yang mengajar di sekolah negeri, Istilah kategori 2 juga menurutnya bertentangan dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.