Fraksi Gerindra dalam pandangan akhirnya yang disampaikan Muhammad Ali Rahman menyebutkan, masalah management pengelolaan keuangan dan administrasi klaim insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang selama ini menjadi kendala, harus dituntaskan dan direalisasikan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
" Fraksi Gerindra juga meminta Pemko Padangsidimpuan melakukan kajian ulang terhadap belanja tambahan tagihan jangka pendek agar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, " sebut Ali Rahman.
Sedangkan dalam pandangan akhir Fraksi Golkar yang disampaikan Arjuna Sari Nasution meminta kepada seluruh OPD penambang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah berkomitmen merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan untuk diwujudkan melalui peningkatan kinerja, perbaikan management, serta membuat inovasi sehingga capaian PAD bisa meningkat.
" Peningkatan kinerja ini akan sejalan dengan penyerapan anggaran dalam realisasi program dan kegiatan dari OPD yang akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan, " ujarnya.
Fraksi Golkar juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan koordinasi dengan PDAM Tirtanadi Sumut terkait dengan kontribusinya kepada Kota Padangsidimpuan.
" Fraksi Golkar berharap kepada PDAM Tirta Ayumi sebagai perusahaan daerah untuk segera menyusun rencana strategisnya dalam pelayanan air bersih di Kota Padangsidimpuan, " terangnya.
Untuk pandangan akhir Fraksi HANURA yang disampaikan H. Marataman Siregar mengatakan, struktur RPAPBD Kota Padangsidimpuan TA 2021 yang didasarkan pada peningkatan pendapatan daerah termasuk dari PAD merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi, namun kita berharap target ini nantinya dapat terealisasi dengan baik.
Dalam hal ini katanya, Fraksi HANURA menyarankan kepada pihak Eksekutif agar bemar-benar melakukan kajian secara akuntabel dan evektititas dalam pengalokasian anggaran.