Di Kecamatan Saipar Dolok Hole, pada APBD/P-APBD 2022 telah ditampung anggaran miliaran rupiah untuk berbagai program pembangunan, tetapi juga tidak dilaksanakan oleh Pemkab Tapsel yaitu, lanjutan pembangunan jalan Simpang Mandalasena berbiaya sekitar Rp.1 Milyar, peningkatan jalan Saut Banua Simanosor - Tapus/Kampung Simanosor Gereja sekitar Rp.1,6 milyar dan ada lagi 6 paket proyek yang angkatannya sekitar Rp1,2 milyar, sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan tersebut mencapai Rp.3,8 miliar.
Sedangkan di Kecamatan Arse, pada APBD induk 2022 ditampung anggaran sebesar Rp.450 juta untuk rehab Puskesmas Pembantu (Pustu). Tetapi sama sekali tidak dieksekusi oleh Pemkab Tapsel.
" Ada belasan miliar rupiah anggaran pembangunan di Dapil kami yang telah ditampung di APBD dan P-APBD Tapsel 2022, namun tidak dilaksanakan Pemkab Tapsel, sehingga merugikan masyarakat di Dapil kami, " jelas Rawi.
Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, kondisi Pemkab Tapsel yang tidak mengeksekusi program pembangunan berbiaya miliaran rupiah di tahun 2022 itu tidak hanya di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole dan Arse.
Tetapi hal serupa terjadi di 12 Kecamatan lainnya, seperti di wilayah Luat Harangan Kecamatan Sipirok yang dalam P-APBD 2022 ditambah anggaran sekitar Rp.2,8 milyar. Rinciannya, pembangunan mulai jalan dari batas Jalan Provinsi-Gadu sebesar Rp.400,1 juta dan pembangunan jalan di sekitar Mesjid Al-Aqso Gadu sebesar Rp.799,2 juta serta pembangunan jalan Sipirok-Bunga Bondar-Gadu Rp
1,2 milyar dan pembangunan Jalan Barnangkoling sebesar Rp.499,5 juta.
Kemudian di Kecamatan Marancar anggaran yang dialokasikan sekitar Rp.4,4 milyar, yaitu pembangunan jalan Gapok Tua/Jae Rp.2,3 milyar, pembangunan jalan Tanjung Dolok - Tugu Siranap Rp.1,5 milyar dan Rp.697,8 juta untuk pembangunan jalan Pasar Sempurna yang tidak dilaksanakan. Padahal program itu sudah ditender, namun batal karena kontrak tidak ditandatangangani dan hal ini dapat dilihat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tapsel.
Sebagai anggota DPRD, kata Rawi, sangat penting bagi mereka mengingatkan hal tersebut ke Pemkab Tapsel. Sebab, tidak ada yang diuntungkan dari tidak dieksekusinya program miliaran rupiah itu dan malah rakyat yang dirugikan, karena, realisasi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi terhambat. Kemudian dengan tidak terserapnya program pembangunan yang telah dianggarkan di APBD 2022 itu, peningkatkan kesejaheraan rakyat menjadi lambat.
" Jika Pemkab Tapsel melaksanakan semua program pembangunan itu di tahun 2022 kemarin, jalan-jalan itu lebih mudah dilintasi. Biaya angkut hasil pertanian lebih murah dan pendapatan petani meningkat. Tentunya ini sangat mempengaruhi tigkat kesejahteraan rakyat juga, " ungkap Rawi.