Senada dikatakan Edison Rambe, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel. Ia contohkan berbagai program pembangunan yang tidak dieksekusi Pemkab Tapsel pada tahun 2022 di daerah pemilihannya cukup banyak. Seperti di Kecamatan Tantom Angkola, Batang Angkola dan Sayurmatingi. Antara lain peningkatan Jalan Somanggal - Panabari sebesar Rp.1,8 miliar.
Kemudian, lanjutan pembangunan Jalan Panabari - Somanggal Rp.997 juta, lanjutan rekonstruksi jalan Sayurmatinggi - Sipotangniari sebesar Rp.448 juta dan Rehabilitasi Pustu Tolang sebesar Rp.450 juta.
Terkait penyebab tidak dieksekusinya berbagai program yang telah diaggarkan di APBD dan P-APBD 2022 itu, Edison tidak mau berspekulasi, namun ia sarankan agar ditanyakan saja ke pihak eksekutif Tapsel dan bisa saja ini dampak dari mundurnya para pimpinan OPD seperti Kadis Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Plt.Kadis PUPR beberapa waktu yang lalu.
" Sebagai anggota DPRD yang juga kader salah satu partai politik pengusung utama pencalonan pasangan Dolly Pasaribu - Rasyid Dongoran di Pilkada Tapsel tahun 2020, Fraksi Partai Golkar wajib mengingatkannya, agar ke depan tidak terjadi seperti ini lagi, " tegas Edison.
Rawi dan Edison juga berharap, Bupati Dolly dan Wakil Bupati Rasyid menjadikan kegagalan merealisasi program APBD dan P-ABPD tahun 2022 sebagai pembelajaran, sehingga tidak mengulanginya lagi di tahun 2023 ini.
Tak lupa mereka ingatkan bahwa menurunnya peringkat IPM (kesejahteraan) Tapsel dan digeser Paluta ditahun 2022 dari peringkat ke 21 ke 22 diantara 33 Kabupaten / Kota se Sumatera Utara, bisa saja akibat banyaknya program yang tidak dilaksanakan dan menimbulkan SILPA sekitar Rp.300 milyar.
" Karenanya, kami minta agar semua program yang ditampung di APBD 2023, utamanya yang tidak dikerjakan tahun 2022, segera dilaksanakan. Dengan syarat tetap mempedomani aturan yang berlaku, " pinta Rawi dan Edison. (RI)