Disini jelas pemerintah daerah punya kewenangan penuh dan semestinya bisa mengatasi hal ini agar tidak terjadi di Kabupaten Kerinci , dari pantauan awak media ini banyak warga yang mampu dan aparutur desa yang mendapatkan bantuan sosial dengan alasan mereka
" kami tidak tahu itu data dari pusat " sudah jelas jelas data yang diinput berasal dari desa , saat pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH/BPNT atau bansos selalu didampingi RT/Kadus , hal ini dilakukan karena mereka yang paham kondisi masyarakat mana yang layak atau tidak.
Sekedar mengingatkan, awal mula diketahui Sekdes Simangambat Tambangan Madina diketahui masih tetap menerima PKH karena adanya 10 kepala Keluarga didesa tersebut mengaku diputus secara bersamaan karena disuga tidak mau mendukung Musli Camat Tabangan sebagai Pejabat kepala desa (Pj.Kades) di desa itu.
Perihal itupun sudah diadukan warga desa simangambat tambangan tersebut kepada dinas sosial madina untuk meminta mereka kembali diterima penerima PKH karena menurut 10 Kk tersebut masih patut menjadi peserta PKh karena kondisi ekonomi merek masih tergolong dibawah. (Syah)