HUMBAHAS - realitasonline.id | Sinergitas BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dan anggota DPR RI dapat bermanfaat bagi masyarakat Humbahas dalam pendistribusian migas di kawasan Danau Toba.
Hal ini dinyatakan Bupati Humbahas melalui Staf Ahli Eliapzan Sihotang, dalam sosialisasi capaian kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas 2023, digelar Komite BPH Migas dan anggota DPR RI Ir Lamhot Sinaga, di Hotel Ayola Doloksanggul Humbahas, Selasa (21/3/2023).
“Kami harap BPH Migas dan DPR RI dapat membantu pemerintah mewujudkan pembangunan kebutuhan penambahan kuota BBM bersubsidi, BBM JBT dan BBM JBKP dan gas elpiji bagi masyarakat Humbahas, khususnya Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang yang terbilang jauh dari SPBU,” katanya.
Ketua Komite BPH Migas, Erika Retnowati melalui Sekretaris BPH Migas Alfon Simanjuntak mengatakan, BPH Migas suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan cadangan BBM Nasional, dengan prinsip menciptakan keterjangkauan BBM dengan menetapkan tarif dan harga bagi pelanggan kecil dan pelaku UMKM.
"Kami berharap masyarakat dapat menggali dan memahami, apa itu fungsi BPH Migas serta menyampaikan fungsi manajemen BPH migas kepada masyarakat, agar berkeadilan sesuai nawacita Presiden yaitu BBM satu harga di seluruh Indonesia," ujar Alpon.
Humas BPH Migas, Narcicy Makalaw menyebut, kehadirannya untuk memberikan pemahaman dan edukasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat secara langsung terutama penyediaan dan distribusi BBM. "Tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat soal distribusi BBM kemudian menjaga agar penyaluran BBM bisa berjalan dengan tepat sasaran kepada masyarakat," ucap Putra.
Dalam hal penyaluran BBM, pihaknya masih terkendala dalam pengawasan bagaimana mengurangi celah pelanggaran pengguna BBM subsidi di lapangan. "Soal keadilan BBM satu harga sudah diberlakukan agar pendistribusian BBM tepat sasaran. Namun pengawasan pemanfaatan BBM bersubsidi terkendala dalam pengawasan antara Pemda dengan pusat akibatnya celah pengguna BBM Subsidi yang tidak tepat sasaran karena kurang efektif dalam pengawasan dan penindakan," ungkapnya.