Sales Branch Manager Rayon III PT Pertamina, M Suhanda menyebut Realisasi tahun 2023 BBM bersubsidi dari besaran kuota BBM JBT Sumbagut sebesar 1.140.819 KL dan realisasi hingga bulan Februari 2023 sebesar 184. 406 KL (20 persen). Sedangkan untuk jenis BBM Khusus penugasan (JBKP), kuotanya sebesar 1.815.089 KL dan realisasinya sebesar 293.398 KL (15 persen). Untuk Program subsidi tepat di wilayah Dapil Pak Ir Lamhot Sinaga sudah mencapai lebih dari 90% serta SBM IIaI apresiasi kepada masyarakat bahwa antusiasme dan kesadaran pendaftar pengguna Biosolar cukup tinggi.
Lamhot Sinaga berharap agar masyarakat memperoleh pemahaman fungsi BPH Migas atas capaian kinerja khusus dalam menjamin penyaluran dan ketersedian BBM untuk masyarakat. "Sosialisasi ini di inisiasi BPH Migas, dan sengaja saya undang agar memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat di Dapil Sumut II secara khusus masyarakat di pinggiran Danau Toba," sebutnya.
Menurut Lamhot, berbagai aspirasi yang terserap dari masyarakat, umumnya lebih kepada permasalahan distribusi dan ketersedian BBM subsidi di tingkat masyaraka. "Saya sampaikan, soal BBM Subsidi konteks relatif tidak ada persoalan yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain. Akan tetapi, saya menemukan keluhan masyarakat sulit mendapatkan BBM Subsidi untuk keperluan alat mesin pertanian," ungkapnya.
Kondisi yang dialami oleh masyarakat petani dan UMKM masih berkutat diseputaran BBM karena kelanjutan operasi tergantung pada ketersedian BBM. "Persoalannya, masyarakat tidak bisa beli BBM memakai jerigen. Melihat urgensi pemakaian BBM oleh mereka, masih tergantung pada ketersedian BBM. Justru itu, kita minta solusi ke BPH migas, agar petani tidak terkendala menjalankan usahanya," harap Lamhot.
Melihat lokasi SPBU dengan rasio jarak tempuh, dianggap membebani masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan BBM Bersubsidi secara khusus di empat Kabupaten di pinggiran Danau Toba. "Saya melihat pengaturan jarak dan rasio SPBU mempengaruhi jalur distribusi BBM masih tidak ideal.Hal itu dilihat dari jarak tempuh dalam kecamatan dengan SPBU. Artinya, kondisi itu masih dialami oleh masyarakat di tingkat kecamatan dalam kabupaten dan antar kecamatan lainya," bebernya.
Lamhot juga menggambarkan dampak multi efek secara khusus untuk produktivitas pertanian masyarakat dan keberlangsungan industri kecil masyarakat. "Apabila regulasi untuk mendapatkan BBM Subsidi sulit. Akan berdampak pada hasil produksi pertanian dan juga industri kecil, padahal hasil komoditi hortikultura dari Humbahas mensuplai kebutuhan pasar daerah lainya.demikian juga halnya dengan industri rumah tangga akan menerima dampak dalam konsistensi produksi ," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kosgoro 1957 itu menyebut, guna menawarkan solusi atas kondisi yang dialami masyarakat dengan mempermudah jalur birokrasi BBM Subsidi. "Kita prihatin bila masyarakat mengalami kondisi itu, sehingga mempengaruhi aktivitas layanan pertanian dan usaha mikro. Pihak PT Pertamina diharapkan lebih menegaskan fungsi atas menerbitkan sebuah regulasi, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan," ujarnya. (TAN)
