Kutacane - Realitasonline.id | Proyek pokok pikiran (pokir) anggota dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dari daerah pemilihan (Dapil) 8 di Kabupaten Aceh Tenggara, kini menuai sorotan, pasalnya pekerjaan proyek disinyalir asal jadi.
Bahkan terkait permintaan fee proyek pokir di wilayah Aceh Tenggara, bukan lagi rahasia umum, walaupun nilai fee proyek sangat besar, tetapi banyak rekanan yang berminat untuk mendapatkan paket pokir DPRA tersebut.
"Dsini lah, ada celah pihak rekanan untuk mengerjakan proyek tersebut asal-asalan," kata aktivis lumbung informasi rakyat (LIRA) M.Saleh Selian kepada realitas, Rabu (15/11/2023).
Dijelaskannya, hal ini sudah menjadi ladang empuk bagi oknum anggota DPRA dari tahun ke tahun, namun perbuatan mereka sejauh ini tak pernah tersentuh hukum. "Jadi wajar pekerjaan proyek tersebut, asal jadi," sebut Saleh Selian.
Baca Juga: Analis Kompak Rekomendasikan Koleksi Saham BBRI, Kinerja Keuangan Terlihat Cemerlang
Pada tahun 2023 ini, lanjut Selian, kondisi pekerjaan pokir anggota DPRA yang masuk ke Aceh Tenggara ini sangat hancur- hancuran, baik proyek fisik maupun proyek non fisik. indikasi ini, efek dari dana sudah ditarik 100 persen, sehingga pihak ketiga atau rekanan tidak serius memperhatikan kualitas proyek.
Selain itu, tambahnya, tidak memperhatikan tenggang waktu atau limits pengerjaan pada bulan September 2023. Namun masih banyak dilapangan proyek yang belum terselesaikan. Hal ini sangat perlu perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk segera turun langsung ke lapangan melihat kondisi pekerjaan yang kini telah selesai.
Saleh Selian meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengusut proyek - proyek pokok pikiran (Pokir) anggota DPRAceh yang dibangun di Aceh Tenggara pada tahun 2023.
Baca Juga: Wartawan Unit Pemkab Simalungun Studi Komparatif ke Sabang - Aceh
Pasalnya, kuat dugaan proyek Pokir anggota DPRA tersebut dikerjakan tidak sesuai spek, seraya berharap hal ini menjadi atensi Kejati Aceh yang baru, untuk memerintahkan jajarannya melalukan audit dan investigasi terhadap proyek pokir DPRA yang dimaksud .
Selain terindikasi tidak sesuai spek. sambungnya, hasil pantauan kami bahwa proyek dari Pokir anggota DPRA tersebut yang dikerjakan asal-asala, diduga ada unsur kesengajaan oknum tertentu memperkaya diri dari proyek tersebut, sehingga pekerjaannya tidak selesai dikerjakan.
"Perbuatan memperkaya diri atau orang lain bisa menyebabkan kerugian negara, dan itu merupakan tindak pidana korupsi, kemudian kita meminta Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera memeriksa dan meminta keterangan semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut," katanya.
Menurutnya, hampir seluruh proyek pokir anggota DPRA daerah pemilihan dapil 8 menuai masalah, diantaranya, hasil investigasi kami proyek pokir anggota DPRA adalah pokir dilingkungan Dayah dan peningkatan jalan di Kecamatan Leuser.
