Realitasonline.id - Bireuen | Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Kabupaten Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta mengkritisi pernyataan Anggota DPR RI perihal janji menyediakan hadiah Rp50 juta bagi yang berhasil mengungkap pelaku money politic di Pilkada Bireuen.
Hal tersebut disampaikan ketua Presidium Forkopmabir DKI Jakarta, Agussalim dalam keterangannya seperti diterima Realitasonline.id, Selasa (5/11/2024).
Forkopmabir menyatakan, pernyataan anggota DPR RI itu dinilai kurang etis serta dikhawatirkan dapat mengundang ketegangan di tatanan masyarakat bawah sebagai calon pemilih karena adanya iming-iming hadiah perihal melawan money politic.
Baca Juga: Review Kawasaki Versys-X 250: Skuter Menarik dengan Performa yang Mumpuni
Aktivis yang akrab disapa Agsal itu menegaskan, bisa terjadi bentrok di bawah, sebab iming-iming pemberian hadiah itu datang dari ketua tim pemenangan salah satu kandidat pasangan Cabup-Cawabup Bireuen, bukan dari pihak independen yang dijamin tidak memihak kepada paslon manapun.
“Secara sikap, kita tegas dan sepakat sebagai masyarakat Bireuen untuk menolak money politic. Namun, menyangkut hal ini ada yang perlu untuk digarisbawahi terkait adanya iming-iming hadiah," ungkap Agsal.
"Dikhawatirkan akan mengundang gejolak kegaduhan ditingkat arus bawah antar sesama pendukung karena mengingat posisi keberpihakan dari salah satu paslon yang bertarung, sebagaimana kita ketahui, sosok H Ruslan M. Daud merupakan bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen," imbuh Agsal.
Seterusnya, Forkopmabir juga mengharapkan semua pihak, bahwa pesta demokrasi Pilkada tersebut idealnya dapat berjalan secara damai, santun dan bebas dari berbagai praktik yang akan menciderai demokrasi itu sendiri.
“Ya, sejatinya pertarungan para Paslon Kepala Daerah didalam melakukan kampanye akan lebih indah jika dikedepankan dengan keunggulan dengan sosialisasi adu program, adu gagasan dan rencana terobosan ke depan yang dituangkan dalam visi-misi masing-masing paslon itu sendiri untuk kemajuan Daerah. Bukan malah melempar narasi-narasi yang mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan gejolak di arus bawah diantara para peserta calon pemilih nantinya," imbuh Agsal.
Lebih lanjut Aktivis PB HMI itu menyebutkan, terkait kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya praktik Money Politik didalam pilkada Bireuen 2024, hal itu menjadi ranah para penyelenggara Pemilu, Panwaslih, KIP dan Gakkumdu yang akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
