Realitasonline.id - ACEH TENGGARA | Di bawah kepemimpinan Bupati Perbaikan Aceh Tenggara Haji Muhammad Salim Fakhry, Pemkab Agara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke-9.
Hal ini menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
WTP itu di dapatkan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2024.
Baca Juga: Wabup Zaman Akli Terima WTP Ke 10 Pemkab Abdya dari BPK RI
Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan dalam menunjukkan keseriusan Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan bupati perbaikan Salim Fakhry.
Penyerahan Laporan atas Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh pada Jumat (23/05/2025).
Bupati Perbaikan Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry telihat menerima langsung laporan tersebut dan mengapresiasi kerja keras tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan profesional dan independen.
"Alhamdulillah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) kembali meraih opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Aceh kata Muhammad Salim Fakhry saat menjawab realitasonline.id.
Ia menyebutkan, dalam hal ini pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam hal ini Salim Fakhry tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Baca Juga: Di Sorot Publik, RSUD Tarutung Taput Klarifikasi
Kemudian ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh Tenggara untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dengan diraihnya opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut, Fakhry berharap Pemerintah Aceh Tenggara dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat merasa lebih percaya dan puas dengan pelayanan yang kami berikan," sebut Bupati perbaikan. (SD)
