Realitasonline.id - Aceh Tenggara | Barisan Sepuluh Pemuda menyoroti dugaan penumpang gelap di anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025. Program itu muncul di tengah jalan dalam dana desa. Hal itu diduga ada upaya oknum yang secara sengaja menggerogoti dana desa di Aceh Tenggara, operandi ini terkesan bergaya premanisme dan pembegalan yang salah.
Diyakini, hal tersebut sudah menyalahi Permendes No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatur tata cara dan proses pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Regulasi ini memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Adapun penumpang gelap itu, seperti pengadaan buku undang-undang dan peraturan Desa yang di anggarkan melalui DD tahun 2025 sebesar Rp 6-7 juta rupiah perdesa yang tersebar di 385 desa yang terdiri dari 16 Kecamatan. Program tersebut merupakan program "penumpang gelap" yang muncul di tengah perjalanan pengelolaan Dana Desa.
Sementara program tersebut tidak pernah dibahas dalam musyawarah dusun (Musdus) di tingkat desa dan bukan menjadi prioritas desa dalam Permendagri dan Permendes. Namun, di Musyawarah Kecamatan (Muscam) tiba-tiba program pembelian buku literasi desa itu mencul.
Sehingga diyakini, program tersebut merupakan program titipan oknum guna mencari keuntungan dalam menggerogoti ADD tahun 2025 di Agara. Operandi untuk pembegalan DD pada tahun 2025 ini, upaya ini merupakan gaya premanisme, namun hal ini luput dari perhatian aparat penegak hukum (APH) di Aceh Tenggara.
Baca Juga: Rayakan Idul Adha, Ladon Club Indonesia Kurban 5 Ekor Lembu dan 2 Ekor Kambing
