Blangpidie - Realitasonline.id | Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) meminta pihak kepolisian juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) untuk mengusut sekaligus membongkar penambak udang vaname ilegal yang beroperasi di wilayah kabupaten setempat.
Ketua Yayasan SaKA Miswar, SH MH melalui siara pers yang diterima wartawan, Rabu (11/5) menyebutkan bahwa data yang dimiliki pihaknya saat ini, terdapat puluhan tambak udang vaname yang beraktivitas tanpa izin (ilegal) di beberapa lokasi dalam Kabupaten Abdya.
“Dari puluhan tambak udang vaname itu, hanya lima tambak saja yang memiliki izin lengkap atas perorangan, yaitu milik Al Muttaqin, Abrar Ridha, M Hasan Khaira Ulfia dan Fathurrahman," ungkapnya.
Menurut Miswar, perizinan merupakan bentuk kepastian bahwa pelaku budidaya harus memiliki standar budidaya yang baik, menjaga kelestarian alam, dan lingkungan sosial serta mentaati aturan hukum yang berlaku.
Hal itu diperjelas dengan Pasal 92 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan baik di bidang pengangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran, maka wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
“Apabila ada yang tidak memiliki SIUP sebagaimana tersebut dalam aturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dipidana dengan kurungan penjara maksimal delapan (8) tahun,” kata Miswar.
Oleh karenanya, Miswar berharap dengan adanya SIUP itu, maka potensi daerah ini dapat dimaksimalkan untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana nantinya, PAD tersebut juga bisa disalurkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
