Blangpidie - Realitasonline.id | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menindaklanjuti beberapa hasil temuan dalam Pansus yang dilaksanakan selama 10 hari sejak 29 Mei sampai 7 Juni 2022 lalu.
Dalam peninjauan langsung ke lapangan itu, Tim Pansus menemukan adanya proyek jembatan beton yang dikerjakan asal jadi pada tahun 2021 di Desa Ie Merah, Kecamatan Babahrot. Selain itu, pihaknya juga menemukan sejumlah alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat yang terancam menjadi besi tua lantaran tidak layak pakai lagi.
Kita meminta Pemkab Abdya segera melelang saja alat berat yang tidak layak pakai tersebut karena terkesan mubazir serta tidak mampu meningkatkan PAD untuk daerah, kata Teuku Cut Rahman selaku Ketua Tim Pansus 1 dari Komisi A dan C dalam Rapat Paripurna di Aula Gedung DPRK setempat, Kamis (9/6).
Kemudian, Tim Pansus juga menyorot temuan anggaran Silpa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat hingga mencapai Rp.12 miliar lebih. Termasuk keterlambatan penginputan, sehingga pelaksanaan DAK Fisik tahun 2021 tahap akhir tidak dikirim. Bahkan, instansi tersebut juga tidak mampu memberikan jawaban pasti kepada rekanan tentang persoalan dimaksud.
Selain itu, pihak dewan juga meminta Pemkab Abdya segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Abdya. Pasalnya, Tim Pansus menemukan banyak Pustu, Polindes dan Poskesdes tidak berfungsi akibat kurangnya tenaga kesehatan yang bersedia menetap di fasilitas kesehatan tersebut.
Kemudian pihaknya juga meninjau kondisi Puskesmas Ie Merah, Kecamatan Babahrot yang sudah tidak layak untuk pelayanan kesehatan lantaran akses jalan menuju Puskesmas tidak ramah terhadap pasien serta sulitnya mendapatkan air bersih.
Jadi, kami meminta Dinkes Abdya segera melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga kesehatan yang selama ini bertugas menempati fasilitas kesehatan tersebut. Kalau itu tidak mampu dibenahi, maka kami meminta agar Kadinkes segera diganti, kata Ikhsan selaku Ketua Tim Pansus II dari Komisi B dan D.
